Perkuat Pemikiran Politik dan Tata Kelola Negara, Guru Besar IAIN Kerinci Prof. Jafar Ahmad Perkenalkan Benevolent Leviathan

Perkuat Pemikiran Politik dan Tata Kelola Negara, Guru Besar IAIN Kerinci Prof. Jafar Ahmad Perkenalkan Benevolent Leviathan

SUNGAI PENUH – Penguatan kapasitas negara dalam menjalankan pemerintahan harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap keadilan, perlindungan masyarakat, dan pertanggungjawaban kekuasaan. Pemikiran tersebut menjadi salah satu kontribusi akademik Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si., yang dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Sabtu (21/11). Dalam pengukuhan tersebut, Rektor IAIN Kerinci itu menyampaikan orasi ilmiah berjudul “Benevolent Leviathan: Rekonstruksi Kekuasaan Negara dan Kepemimpinan Masa Depan”, yang menawarkan perspektif tentang pentingnya membangun negara kuat, tetapi tetap berlandaskan nilai-nilai moral dan demokrasi.

Melalui gagasan Benevolent Leviathan, Prof. Jafar Ahmad menekankan bahwa kekuatan negara tidak semestinya hanya diukur dari besarnya kewenangan pemerintah atau kemampuannya menjaga stabilitas politik. Lebih dari itu, negara harus memiliki orientasi moral yang jelas dalam menggunakan kekuasaan, yakni memastikan setiap kebijakan dan keputusan pemerintahan benar-benar diarahkan untuk kepentingan masyarakat. Pemikiran ini sekaligus menjadi tawaran akademik dalam menjawab tantangan tata kelola pemerintahan yang membutuhkan keseimbangan antara efektivitas kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

“Negara yang kuat tidak cukup hanya efektif secara administratif dan stabil secara politik; negara juga harus memiliki orientasi moral yang jelas mengenai untuk siapa kekuasaan dijalankan,” tulis Prof. Jafar dalam naskah orasi ilmiahnya.

Ia menjelaskan, Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas kelembagaan untuk mengambil keputusan, menyelesaikan persoalan publik, serta menghadirkan pelayanan yang efektif. Namun, kekuatan tersebut harus disertai mekanisme pengawasan yang memadai agar kewenangan pemerintah tidak berkembang menjadi kekuasaan yang sewenang-wenang. Dalam konteks ini, demokrasi dan negara kuat bukan dua konsep yang harus dipertentangkan, melainkan dapat berjalan beriringan melalui institusi yang kuat, sistem pengawasan yang efektif, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

“Indonesia membutuhkan negara yang memiliki kapasitas untuk bertindak, tetapi juga memiliki institusi yang mampu membatasi, mengoreksi, dan mempertanggungjawabkan tindakan tersebut,” demikian penegasan dalam naskah orasinya.

Lebih lanjut, Prof. Jafar menggarisbawahi bahwa konsep Benevolent Leviathan tidak dimaknai sebagai negara yang lemah atau terlalu lunak dalam menghadapi berbagai persoalan. Sebaliknya, negara harus memiliki ketegasan dalam menindak korupsi, penyalahgunaan kewenangan, kekerasan, diskriminasi, dan berbagai tindakan yang bertentangan dengan kepentingan publik. Ketegasan tersebut, bagaimanapun, harus dilaksanakan berdasarkan prinsip negara hukum, prosedur yang adil, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Menurutnya, kekuasaan negara harus digunakan untuk memastikan keadilan dapat ditegakkan tanpa menjadikan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan kelompok atau individu tertentu. Dengan demikian, negara yang kuat bukanlah negara yang bebas dari pengawasan, melainkan negara yang mampu menjalankan kewenangannya secara konsisten, transparan, dan bertanggung jawab.

Selain membahas hubungan negara dan kekuasaan, orasi ilmiah tersebut juga memberikan perhatian terhadap kualitas kepemimpinan. Prof. Jafar berpandangan bahwa seorang pemimpin membutuhkan visi, integritas, keberanian, kecakapan membaca perubahan, serta kemampuan mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks. Namun, keberhasilan kepemimpinan tidak boleh hanya bergantung pada kemampuan personal seorang pemimpin, melainkan harus diwujudkan melalui pembangunan institusi dan sistem pemerintahan yang berkelanjutan.

“Kepemimpinan yang baik justru harus mampu membangun sistem yang tetap bekerja, menjaga kualitas pelayanan, dan melindungi kepentingan masyarakat ketika pemimpin tersebut tidak lagi memegang jabatan,” tulisnya.

Pandangan tersebut menegaskan bahwa salah satu ukuran keberhasilan pemimpin adalah kemampuannya meninggalkan warisan kelembagaan yang kuat. Pergantian kepemimpinan tidak seharusnya menyebabkan terhentinya pelayanan publik ataupun berubahnya orientasi kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Karena itu, pembangunan sistem, penguatan institusi, dan kesinambungan pelayanan menjadi bagian penting dari kepemimpinan masa depan.

Dalam perspektif akademik, Prof. Jafar juga berharap gagasan Benevolent Leviathan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan, baik pada tingkat nasional maupun daerah. Ia menilai bahwa ilmu politik memiliki peran strategis dalam memberikan pemahaman mengenai bagaimana kekuasaan seharusnya dibangun, diatur, dan dijalankan agar tidak menyimpang dari tujuan bernegara.

“Politik memang menjadi bidang yang saya geluti, tetapi saya bukan seorang politisi,” tulisnya dalam naskah orasi ilmiah.

Ia menegaskan bahwa ilmuwan politik memiliki tanggung jawab untuk mengkaji dinamika kekuasaan sekaligus menawarkan pemikiran yang dapat memperbaiki praktik pemerintahan. Oleh sebab itu, komunikasi antara kalangan akademisi dan pemegang kekuasaan perlu terus diperkuat agar berbagai persoalan publik dapat dikaji melalui pendekatan keilmuan dan menghasilkan kebijakan yang lebih tepat.

“Sungguh indah jika para pemegang kekuasaan bersedia duduk berdampingan dengan para ilmuwan, berdiskusi, dan bersama-sama menemukan jalan yang perlu ditempuh dalam menjalankan kekuasaan,” ungkapnya.

Prof. Dr. H. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si. merupakan lulusan program doktor Ilmu Politik Universitas Indonesia. Ia menjalani sidang terbuka promosi doktor pada 12 Desember 2018 dengan penelitian mengenai politik dinasti dan orang kuat lokal di Jambi. Pengukuhan sebagai Guru Besar Ilmu Politik dan Sosial Budaya di IAIN Kerinci menjadi momentum penting bagi penguatan tradisi akademik sekaligus pengembangan kontribusi keilmuan dalam memahami persoalan politik, sosial, dan tata kelola pemerintahan.

Melalui gagasan Benevolent Leviathan, Prof. Jafar menghadirkan perspektif bahwa kekuatan negara harus selalu berpihak pada kepentingan rakyat. Negara perlu memiliki kemampuan untuk bertindak, tetapi juga harus terbuka terhadap pengawasan; pemimpin harus memiliki keberanian mengambil keputusan, tetapi tetap membangun institusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, kekuasaan tidak hanya menjadi instrumen pemerintahan, melainkan juga sarana untuk menghadirkan keadilan, melindungi masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Riki - PUSAT MEDIA DAN PROMOSI 
©2026 IAIN Kerinci